TNI AL Butuh Perwira Perencanaan Handal

Surabaya, 4/6 (ANTARA) - Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal), Laksda TNI Edhi Nuswantoro mengemukakan bahwa di tengah kondisi keuangan negara seperti saat ini dibutuhkan perwira handal dalam perencanaan anggaran.
"Kini upaya efisiensi dan penghematan anggaran menjadi prioritas utama di setiap instansi pemerintah. Untuk itu dibutuhkan SDM handal guna membenahi administrasi dan anggaran," katanya pada pembukaan Kursus Perwira Perencanaan dan Anggaran (Susparengar) di Surabaya, Rabu.
Susparengar perdana yang diikuti 30 orang perwira menengah TNI AL itu akan berlangsung selama 3,5 bulan. Kursus ini bertujuan mendidik perwira agar mampu melaksanakan perencanaan anggaran di tingkat satuan kerja, komando utama dan staf Mabes TNI AL.
"Setelah menyelesaikan kursus ini diharapkan para perwira mampu melaksanakan penyusunan dan pengendalian di bidang perencanaan program dan anggaran serta pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku," katanya.
Selain itu, katanya, diharapkan mereka mengetahui sistem akuntansi dan keuangan serta administrasi dan prosedur pengadaan barang dan jasa.
Pada kesempatan itu ia juga mengemukakan bahwa pendidikan, baik dalam bentuk formal maupun nonformal yang diselenggarakan TNI AL pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pola pembinaan personel secara menyeluruh dengan pembekalan ilmu pengetahuan serta pengembangan sikap dan kepribadian.
Melalui pendidikan, katanya, diharapkan dapat menghasilkan sosok prajurit TNI AL yang memiliki bekal ilmu pengetahuan, profesional, memiliki etika moral yang baik dan keberanian dalam pengambilan keputusan.
"Dalam organisasi militer, seorang perwira senantiasa memegang peranan sentral dan strategik karena di pundak perwira pola kepemimpinan dan manajerial akan mewarnai dinamika dan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi," ujarnya.
Sebagai seorang penyusun dan pengendali, kata dia, para perwira harus dapat menggunakan anggaran berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi sesuai urutan prioritas.
"Menggunakan pagu anggaran yang dialokasikan harus sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk setiap kegiatan, guna menghindari pergeseran dan penyimpangan anggaran,' katanya.